PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

JUDUL BUKU	PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
PENULIS	PEMERINTAH RI
TAHUN	2024
PENERBIT	SINAR GRAFIKA
IDENT. PERPUS	325 DFA P
JUMLAH HAL	216
ISBN	978-623-391-175-7

SINOPSIS 

 

PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG

CIPTA KERJA

DI BIDANG KETENAGAKERJAAN TERBARU

PP RI No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP RI No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan berdampak terhadap ketentuan yang diatur dalam PP RI No. 36 Tahun 2021, yakni sebagai berikut.

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la).

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 25 diubah dan ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) dihapus.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah.

4. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 26A dan Pasal 26B.

5. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 27 diubah.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah.

7. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah.

9. Ketentuan Pasal 30 diubah.

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah.

11. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 31A dan Pasal 31B.

12. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 32 diubah dan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dihapus.

13. Ketentuan Pasal 33 diubah.

14. Ketentuan Pasal 34 diubah.

15. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 34A, Pasal 34B, dan Pasal 34C.

16. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dihapus serta ayat (3) dan ayat (5) Pasal 35 diubah.

17. Setelah huruf c ayat (2) Pasal 71 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan setelah huruf b ayat (3) Pasal 71 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c.

18. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIIIA

19. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pa 81B, dan Pasal 81C

DAFTAR ISI

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

2. Penjelasan Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Peme-rintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

4. Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehi-langan Pekerjaan........

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

6. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat

8. Penjelasan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat

ASPEK HUKUM DARI PERDAGANGAN BEBAS

ASPEK HUKUM DARI PERDAGANGAN BEBAS

JUDUL BUKU	ASPEK HUKUM DARI PERDAGANGAN BEBAS
PENULIS	IDA SUSANTI, S.H., LL.M., CN. & BAYU SETO. S.H., LL.M.
TAHUN	2003
PENERBIT	PT. CITRA ADITYA BAKTI
IDENT. PERPUS	356 HDT H
JUMLAH HAL	534
ISBN	979-414-889-X

 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR (DARI TIM EDITOR).

KATA SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNPAR.

GLOBALISASI EKONOMI DAN PERDAGANGAN BEBAS: SUATU PENGANTAR

Oleh: A.F. Elly Erawaty, S.H., LL.M.

BAB I

PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM KEPERDATAAN DAN HUKUM ΕΚΟΝΟΜΙ INDONESIA DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS..

HUKUM PERJANJIAN SEBAGAI IUS CONSTITU-ENDUM (LEGE FERENDA)

Oleh: Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.

LEX MERCATORIA BARU DAN ARAH PENGEM-BANGAN HUKUM KONTRAK INDONESIA DI DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS TINJAUAN SINGKAT TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PER-JANJIAN NASIONAL DAN PROSPEK PENGEM-BANGANNYA DALAM KONTEKS HARMONISASI HUKUM KONTRAK DI KAWASAN ASEAN

Oleh: Bayu Seto, S.H., LL.M.

BAB II

LIBERALISASI PERDAGANGAN DAMPAKNYA TERHADAP POLITIK DAN KEBIJAK. AN HUKUM DI INDONESIA DUNIA DAN

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA DAN PERDAGANGAN BEBAS

Oleh: Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M...

HUKUM KOMPETISI DALAM SISTEM HUKUM ΕΚΟΝΟΜΙ INDONESIA DI ERA PASAR BEBAS Oleh: Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LLM

REFORMASI KEBIJAKAN TELEKOMUNIKASI INDONESIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DI INDONESIA

Oleh: Donny Kertaputra, S.H, M.Hum

WTO AGREEMENT ON TRADE-RELATED INVESTMENT MEASURES: LIMITING THE RIGHT OF THE STATE TO CONTROL FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ENDING THE IDEA OF A NEW INTERNATIONAL ECONOMIC ORDER

Oleh: A.F. Elly Erawaty, S.H., LL.M.

KAJIAN PRAKTEK HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI DAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS TRANSNASIONAL

Oleh: Pheo Marojahan Hutabarat, S.H..

BAB X

III DAMPAK BERTIMBAL-BALIK PELAKSANAAN OTO-NOMI DAERAH DI INDONESIA DAN PARTISIPASI INDONESIA DALAM PERDAGANGAN BEBAS

PROBLEMATIKA PERATURAN DAERAH ANTARA TANTANGAN DAN PELUANG BER-INVESTASI DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh: Dr. I Gede Pantja, S.H., M.H...BAL

PENGANTAR STATISTIK BIDANG HUKUM

PENGANTAR STATISTIK BIDANG HUKUM

JUDUL BUKU	PENGANTAR STATISTIK BIDANG HUKUM
PENULIS	J. SUPRANTO, M.A
TAHUN	1995
PENERBIT	RINEKA CIPTA
IDENT. PERPUS	364 JSO P
JUMLAH HAL	281
ISBN	979-518-619-1

SINOPSIS

Buku tentang statistik bidang hukum dewasa ini sangat diperlukan. Buku ini disertai contoh-contoh mengenai kejadian dibidang hukum, kasus tindak pidana dalam ekonomi, politik, sosial-budaya, lalu lintas, adat dan lain sebagainya. Banyak kejadiarı hukum yang apabila dibuat statistiknya dan kemudian dianalisis, hasilnya sangat berguna untuk membuat keputusan/penyusunan kebijaksanaan bagi para penegak hukum. Misalnya berapa orang polisi, jaksa, hakim, pengacara diperlukan dan dikaitkan dengan jumlah perkara/kasus kriminalitas yang semakin meningkat.

Buku ini selain diperlukan oleh para mahasiswa hukum sebagai bahan kuliah juga sangat berguna bagi para dosen statistik bidang hukum, para peneliti bidang hukum dan para penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menurunkan jumlah pelanggaran hukum. Dengan demikian persoalan yang dihadapi menjadi lebih konkret, seperti berapa jumlah perkara yang harus diselesaikan, berapa rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara, berapa persen sarjana hukum yang melanggar hukum dan berapa jumlah penegak hukum yang masih diperlukan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

BAB. I ARTI KEGUNAAN STATISTIK BIDANG HUKUM

1.1 Pendahuluan

1.2 Beberapa Hal Tentang Pengertian Hukum

1.3 Arti dan Kegunaan Data Pada Umumnya dan Khu-susnya Bidang Hukum

1.4 Syarat Data yang Baik dan Pembagian Data

1.5 Arti Statistik dan Beberapa Istilah Pokok

1.6 Soal-soal Untuk Latihan

BAB. II ARTI PENGUMPULAN, PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

2.1 Arti Pengumpulan Data

2.2 Arti Pengolahan Data..

2.3 Penyajian Data

2.4 Analisa Data

2.5 Soal-soal Untuk Latihan

BAB. III UKURAN LOKASI, VARIASI DAN BENTUK KURVA

3.1 Arti Ukuran Lokasi dan Variasi

3.2 Beberapa Ukuran Lokasi dan Bentuk Kurva...........

3.3 Beberapa Ukuran Variasi dan Tingkat Keruncingan Kurva

3.4 Koefisien Variasi, Kovarian dan Koefisien Korelasi

3.5 Soal-Soal Untuk Latihan..

BAB. IV ANGKA INDEKS

4.1 Arti dan Kegunaan Angka Indeks.

4.2 Pembagian Angka Indeks

4.3 Angka Indeks Individu dan Kelompok Serta Penen-tuan Waktu Dasar

4.4 Angka Indeks Agregatif Ditimbang.

4.5 Soal-soal Untuk Latihan

BAB. V

ARTI DAN KEGUNAAN PROBABILITAS

5.1 Arti Set dan Sub-Set Serta Hubungannya dengan Ke-jadian...

5.2 Set dan Diagram Venn Serta Berbagai Jenis Keja-dian

5.3 Arti dan Kegunaan Probabilitas Serta Cara Meng-hitungnya

5.4 Fungsi Probabilitas dan Nilai Harapan

1

1

5.5 Cara Membaca Tabel Beberapa Fungsi Probabilitas 1

5.6 Soal-soal Untuk Latihan

BAB. IV

DISTRIBUSI SAMPLING, PERKIRAAN INTERVAL DAN PENGUJIAN HIPOTESIS

6.1 Arti Distribusi Sampling, Standard Error dan Sam-pling Error.

6.2 Arti Perkiraan Tunggal dan Interval

6.3 Perkiraan Interval Untuk Satu Rata-rata, Satu Pro-porsi, Total dan Banyaknya Elemen Dengan Karak-teristik Tertentu (U, P,T dan A).

6.4 Perkiraan Interval Untuk Selisih Dua Rata-rata dan Dua Proporsi

1-

1

1

1.

1

1

10

HUKUM PERKAWINAN ADAT DENGAN ADAT ISTIADAT DAN UPACARA ADATNYA

HUKUM PERKAWINAN ADAT DENGAN ADAT ISTIADAT DAN UPACARA ADATNYA

JUDUL BUKU	HUKUM PERKAWINAN ADAT DENGAN ADAT ISTIADAT DAN UPACARA ADATNYA
PENULIS	Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H.
TAHUN	2003
PENERBIT	PT. CITRA ADITYA BAKTI
IDENT. PERPUS	345 AHH H
JUMLAH HAL	210
ISBN	979-414-548-3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR CETAKAN PERTAMA KATA PENGANTAR CETAKAN KELIMA KATA PENGANTAR CETAKAN KEENAM DAFTAR ISI

Bab I: Pendahuluan

1. Latar belakang

2. Permasalahan

3. Ruang lingkup

4. Tujuan

Bab II: Peminangan,

1. Arti meminang

2. Rasan sanak

a. Pertemuan muda-mudi

 b. Hubungan hukum muda-mudi

c. Belarian untuk kawin

d. Tata-tertib belarian

a. Memaksa untuk kawin

3. Rasan tuha

a. Hubungan orang tua

b. Penjajakan

Peminangan

Bab III Pertunangan

1. Arti pertunangan.

2. Barang-barang pertunangan.

a. Barang pemberian yang meminang

b. Barang permintaan yang dipinang.

c. Pemberian atau pembayaran adat

d. Pemberian orang tua / kerabat

3. Akibat pertunangan

4. Putusnya pertunangan.

Bab IV: Perkawinan

1. Sistem perkawinan

2. Azas-azas perkawinan

3. Bentuk-bentuk perkawinan.

a. Perkawinan jujur

(1) Perkawinan ganti suami

(2) Perkawinan ganti isteri

(3) Perkawinan mengabdi

(4) Perkawinan ambil beri

(5) Perkawinan ambil anak

b. Perkawinan semanda

(1) Semanda raja-raja

(2) Semanda lepas

(3) Semanda nunggu.

(4) Semanda anak dagang

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

JUDUL BUKU	HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA
PENULIS	Prof. Mr. Dr.  SUDARGO GAUTAMA
TAHUN	2004
PENERBIT	PT. ALUMNI
IDENT. PERPUS	383 MSG H
JUMLAH HAL	362
ISBN	979-414-206-9

SINOPSIS

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama

Buku ini telah direvisi dan diperbaiki serta ditambah dengan tambahan aktual di catatan kaki (footnotes) pada edisi kedua cetakan kesatu.

Materi yang dicakup meliputi dua bab besar yaitu persoalan "Pilihan Hukum" dan "Hak-hak yang Diperoleh".

Bab yang disebut pertama menguraikan antara lain: Hubungan dengan ketertiban umum, hubungan dengan penyelundupan hukum, sejarah masalah otonomi-para-pihak, contoh-contoh dari HATAH-intern Indonesia, keberatan-keberatan terhadap pemilihan hukum secara diam-diam, alasan-alasan pro prinsip pilihan hukum, alasan-alasan anti prinsip pilihan hukum.

Sedangkan bab yang lain meliputi uraian antara lain: Hubungan dengan ketertiban umum, hubungan dengan lain-lain bagian HPI, sejarah teori tentang "Hak-hak yang telah diperoleh", perkembangan di Jerman, perkembangan di Swiss, perkembangan di negara-negara Anglosaxon, perkembangan di Prancis, perkembangan di Nederland, perkembangan di Indonesia, serta contoh-contoh.

Mudah-mudahan buku edisi kedua cetakan kesatu yang tidak mengalami perubahan ini, tetap merupakan sumbangsih bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan ilmu HPI dan pembinaan hukum nasional kita.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Edisi Pertama Cetakan Kesatu

Kata Pengantar Edisi Kedua Cetakan Kesatu

Kata Pengantar Edisi Kedua Cetakan Kedua.

Kata Pengantar Edisi Kedua Cetakan Ketiga Daftar Isi

BAB  PILIHAN HUKUM

527. Istilah-istilah

528. Uraian-istilah

529. Masalah yang penting

530. Masalah yang menarik perhatian

531. Kini diterima oleh penulis terbanyak

532. Diterima juga oleh negara-negara sosialis

533. Hubungan dengan ketertiban umum

534. Hubungan dengan penyelundupan hukum

535. Sejarah masalah otonomi-para-pihak

536. Resume

537. Contoh-contoh

(i) pilihan hukum secara tegas

a) Perdagangan terigu internasional

b) Kontrak-kontrak perdagangan besar lainnya

c) Kontrak-kontrak asuransi laut

d) Kontrak-kontrak pengangkutan

e) Kontrak pengleveran maskapai-maskapai internasional besar

f) Kontrak-kontrak dengan bank-bank

g) Klausula untuk menyelamatkan berlakunya kontrak

(ii) Pilihan hukum secara diam-diam

538. Contoh-contoh dari HATAH-intern Indonesia

539. Keberatan-keberatan terhadap pemilihan hukum se-cara diam-diam

(iii) Pilihan hukum yang dianggap

(iv) Pilihan hukum secara hypothetish

540. Resume

541. Perbedaan pendapat mengenai pilihan hukum

542. Penulis-penulis yang pro prinsip pilihan hukum

543. Penulis-penulis yang anti prinsip pilihan hukum

544. Pendirian penulis-penulis yang pro prinsip pilihan hukum

545. Pendirian penulis-penulis yang anti prinsip pilihan hukum

546. Alasan-alasan pro prinsip pilihan hukum

(i) Alasan bersifat falsafah

(ii) Alasan bersifat praktis

(iii) Alasan kepastian hukum

(iv) Alasan kebutuhan hubungan lalu-lintas interna-sional

547. Alasan-alasan anti prinsip pilihan hukum

(i) Alasan "circulus vituosus"

(ii) Alasan hukum intern memaksa harus pula 'in-ternasional memaksa

(iii) Alasan tidak adanya hubungan dengan hukum yang dipilih

(iv) Alasan bahwa pilihan hukum merupakan per-buatan a.social

548. Praktek hukum

549. Yurisprudensi Mahkamah-mahkamah internasional. 9

550 Yurisprudensi berbagai negara

a) Jerman

b) Prancis

c) Italia

d) Swiss

e) Belanda

 perkara treiler "Nicolaas"

 bb) perkara Solbandera

1) Inggris

aa) perkara-perkara tua

bb) Vita Food Products v. Unus Shipping Co

g) Amerika Serikat

PENGANTAR HUKUM PERDATA (BW)

PENGANTAR HUKUM PERDATA (BW)

JUDUL BUKU	PENGANTAR HUKUM PERDATA (BW)
PENULIS	Prof. Dr. H. Salim HS, S.H., M.S.
TAHUN	2001
PENERBIT	SINAR GRAFIKA
IDENT. PERPUS	395 PDH P
JUMLAH HAL	213
ISBN	978-979-007-984-7

SINOPSIS

PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)

Buku Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) ini merupakan buku pertama sesuai dengan silabus Hukum Perdata yang dikeluarkan oleh Dewan Pakar, Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 1993, dengan diketuai oleh Bapak Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, S.H.

Isi buku ini mencakup enam bagian, yaitu: bagian pertama hukum perdata, bagian kedua hukum orang, bagian ketiga hukum keluarga, bagian keempat hukum benda, bagian kelima hukum waris, dan bagian keenam hukum perikatan. Kesemuanya diuraikan secara rinci dengan disertai contoh-contoh dan diperbandingkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini.

Buku ini juga disertai daftar pertanyaan pada masing-masing bagian, sehingga akan membantu para mahasiswa Fakultas Hukum untuk lebih mudah memahami dan memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai Hukum Perdata.

Penulis buku ini adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram. Karyanya yang telah diterbitkan antara lain: Dasar-Dasar Hukum Kehutanan dan Bayi Tabung, Tinjauan Aspek Hukum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PRAKATA-

BAGIAN PERTAMA:

HUKUM PERDATA

BAB I PENDAHULUAN

BAB 2 PRINSIP-PRINSIP UMUM DALAM HUKUM PER-DATA

A. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata.

B. Luas Lapangan Hukum Perdata

C. Hukum Perdata Materiil di Indonesia

D. Sumber Hukum Perdata Tertulis

E. Sejarah Terjadinya Hukum Perdata...

F. Berlakunya Hukum Perdata Sejak Kemerdekaan

G. Sistematika Hukum Perdata Daftar Pertanyaan.

BAGIAN KEDUA:

HUKUM ORANG (PERSONENRECHT)

BAB 3 SUBJEK HUKUM ...

A. Pengertian Hukum Orang

B. Tempat Pengaturan Hukum Orang

C. Subjek Hukum

1. Pengertian Subjek Hukum

2. Pembagian Subjek Hukum

3. Manusia

4. Badan Hukum (Zedelijk Lichaam)

a. Landasan dan Konsepsi Yuridis Badan Wok

b. Pembagian Badan Hukum....

с. Teori-Teori Badan Hukum

D. Hubungan antara Hukum, Hak, dan Kewajiban

BAB 4

DOMISILI DAN CATATAN SIPIL.

A. Domisili

1. Dasar Hukum dan Pengertian Domisili

2. Macam Domisili

B. Catatan Sipil.

1. Dasar Hukum dan Pengertian Catatan Sipil

2. Jenis-Jenis Akta Catatan Sipil dan Syarat-Syara Memperolehnya

3. Manfaat Akta Catatan Sipil

BAGIAN KETIGA:

HUKUM KELUARGA (FAMILIERECHT)

BAB 5

PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS HUKUM KELUARGA

A. Pengertian Hukum Keluarga

B. Sumber Hukum Keluarga

C. Asas-Asas Hukum Keluarga

D. Ruang Lingkup Hukum Keluarga

E. Hak dan Kewajiban dalam Hukum Keluarga...

ESENSI PERKAWINAN

BAB 6

A. Pengertian Perkawinan

B. Tujuan Perkawinan

C. Syarat-Syarat dan Momentum Sahnya Perkawinan

D. Larangan Perkawinan

HUKUM INTERNASIONAL: BUNGA RAMPAI

HUKUM INTERNASIONAL: BUNGA RAMPAI

 

JUDUL BUKU	HUKUM INTERNASIONAL: BUNGA RAMPAI
PENULIS	Prof. Dr. Yudha Bhakti Ardhiwisastra, S.H., M.H.
TAHUN	2003
PENERBIT	PT. ALUMNI
KODE BUKU	385 DBA H
JUMLAH HAL	268
ISBN	979-414-114-3

SINOPSIS

HUKUM INTERNASIONALBunga Rampal

Prof.Dr. Yudha Bhakti Ardhiwisastra, S.H., M.H.

Berbagai judul dalam buku ini yang ditempatkan melalui Bab 1 sampai Bab V masih tetap memiliki unsur kebaharuan apabila dihubungkan dengan praktik hubungan internasional dewasa ini. Hal ini terural misalnya dalam menjelaskan materi yang ber-hubungan dengan tanggung jawab negara dilihat dari aspek pergaulan internasional. Demikian juga otoritas suatu negara yang memiliki implikasi yuridis keluar batas wilayahnya seperti persoalan yuridis yang muncul dalam aktivitas bisnis internasional. Perjanjian internasional sebagai sumber utama hukum internasional masih tetap aktual untuk ditelaah mengingat lahirnya kaidah-kaidah hukum baru dalam pergaulan antarnegara dan organisasi internasional. Telaah materi diakhiri melalui Bab V yang menelusuri berbagai paham filsafat dalam hukum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

TANGGUNG JAWAB NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

A. Tanggung Jawab Negara Bagi Perlakuan Orang Asing

1. Pendahuluan

2. Prinsip Dasar Hukum Internasional yang Melandasi Tanggung Jawab Negara.

3. Tanggung Jawab Negara Bagi Perla-kuan Orang Asing

a. Pengertian dan Hak-Hak Orang Asing

b. Yurisdiksi Negara Terhadap Orang Asing

c. Kriteria Perlakuan Terhadap Orang Asing......

4. Lembaga Hukum Perlindungan Orang Asing

5. Penutup

B. Kelompok Rakyat Terlatih (RATIH) Ditinjau dari Aspek Tanggung Jawab Negara

BAB II IMUNITAS KEDAULATAN NEGARA..

A. Imunitas Kedaulatan Negara dalam Penye lesaian Perkara di Forum Pengadilan Asing.

B. Kedudukan Pengadilan Nasional dalam Tertib Hukum Internasional

C. Penilaian Pengadilan Terhadap Pernya-taan Eksekutif

BAB III YURISDIKSI NEGARA DALAM AKTIVITAS BISNIS INTERNASIONAL

BAB IV KONVENSI WINA 1969 TENTANG HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

A. Beberapa Catatan Tentang Hukum Perjan-jian Internasional.

1. Pendahuluan

2. Beberapa Pengertian Pokok Tentang Hukum Perjanjian Internasional.

a. Pengertian Perjanjian Internasional.

b. Kesepakatan untuk Mengikatkan Diri pada Perjanjian

3. Cara Penafsiran Perjanjian Internasional

a. Pengertian Penafsiran Perjanjian Internasional

b. Aturan-aturan Umum Penafsiran da-lam Hukum Perjanjian Internasional.

c. Penafsiran Berdasarkan Konvensi Wina 1969.

d. Praktik Hukum Internasional dalam Penafsiran (Studi Kasus)

e. Aspek-aspek Penting dalam Melak-sanakan Penafsiran

4. Hukum Perjanjian Internasional Menurut UUD 1945..

a. Pembuatan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional

PANDUAN BELANJA DAN KONSUMSI HALAL

PANDUAN BELANJA DAN KONSUMSI HALAL

JUDUL BUKU	PANDUAN BELANJA DAN KONSUMSI HALAL
PENULIS	ANTON APRIYANTONO NURBOWO
TAHUN	2003
PENERBIT	KHAIRUL BAYAN SUMBER PEMIKIRAN ISLAM
KODE BUKU	2.09.00.00.00.033 a Depeg
JUMLAH HAL	191
ISBN	979-9048-46-7

SINOPSIS 

IBARAT gabah dalam setampi beras, barang yang diharamkan ajaran Islam jumlahnya hanya segelintir dibanding seisi alam semesta yang dihalalkan untuk dikonsumsi. Ulama merumuskan kaidah, semua benda halal, kecuali sedikit saja yang disebut haram.

CELAKANYA, yang haram-haram justru banyak digunakan. Dan melalui teknologi modern, jejak-jejak penggunaannya sulit ditelisik. Karena itu, diperlukan jaminan dan kepastian kehalalan produk yang akan dikonsumsi umat Islam, termasuk Anda tentunya.

NAH, buku ini akan menjadi sahabat Anda dalam melaksanakan kehidupan yang halal. la memberikan prinsip dan petunjuk ke-halalan produk pangan, obat, dan kosmetika.

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit

Pengantar Penulis

Bagian 1. Pendahuluan

Aku Ingin yang Halal

Bagian 2. Norma Hukum Syariat dan Hukum Positif

Prinsip-prinsip Halal-Haram Catatan Sistem Sertifikasi Halal di Indonesia

Bagian 3. Prinsip dan Kiat Belanja dan Konsumsi Halal

Makanan & Minuman yang Diharamkan Adakah 100% Halal?

Kutahu yang Kumau: Halal!

Pork itu Garpu ya?

Kiat Belanja Halal

Kiat Memilih Daging

Penyembelihan Berperikehewanan Adab Makan di Era Global

Bagian 4. Pilih-pilih Kosmetik

Placenta Dibuat Kosmetik Sucikah Sabun Anda?

Bagian 5. Pilih-pilih Makanan

Sekali Lagi. Ayam Duren!

Paha Ayam Paman Sam

Ramai-ramai Meringkus Tikus

Dikarantina Biar Halal

Kala Rayap Jadi Permen

Bika Ambon

Tape, Bagaimana?

Brem, Halal?

Sudah Asam, Jangan Haram Pula

Bagian 6. Pilih-pilih Minuman

Sejauhmana Alkohol Haram?

Susu Fermentasi

Jus Buah

Air Putih

Bagian 7. Pilih-pilih Obat

Morning Jus

Kapsul Obat

Menggugat Alkohol dalam Obat

Idih Cacing

Tentang Penulis